Pengertian Hukum Pidana

Pengertian Hukum Pidana


Hukum Pidana merupakan bidang hukum yang paling dipahami oleh masyarakat awam sebagai hukum itu sendiri. Bagaimana tidak, jika seseorang ditanya mengenai apa itu hukum, kebanyakan orang beranggapan bahwa hukum berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang kemudian orang tersebut ditangkap, diadili dalam persidangan, dijatuhi hukuman, kemudian dipenjara. Begitulah pandangan hukum pidana di masyarakat sampai dapat dikonotasikan dengan hukum itu sendiri. Namun jika ditanya kepada para sarjana hukum, mereka tentusaja mengetahui bahwa hukum bukanlah sesempit itu, hal yang disebutkan diatas hanyalah merupakan salah satu bidang hukum yang disebut hukum pidana. Selain hukum pidana terdapat juga banyak bidang hukum lain seperti hukum perdata, hukum tata negara dan sebagainya. Lalu apa yang dimaksud dengan hukum pidana ? kemudian apa yang membedakannya dengan bidang hukum yang lain ?

Agar kita dapat lebih memahami mengenai hukum pidana, hendaknya kita dapat membedakan antara ranah hukum privat dan ranah hukum publik.

a. Hukum Privat

Ranah hukum privat mengatur hubungan antar subjek hukum, atau biar lebih mudah dipahami yaitu mengenai hubungan antar perseorangan. Jadi lebih bersifat pribadi, misalnya perjanjian jual beli, atau perkawinan, atau sewa menyewa, nah yang seperti itu masuk ke dalam ranah hukum privat, atau ranah hukum perdata.
hukum pidana
sumber gambar: https://pixabay.com/en/handcuffs-law-enforcement-cuffs-303207/

b. Hukum Publik

Ranah hukum publik mengatur hubungan antar negara dengan masyarakat. Nah, hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Terkadang muncul pertanyaan, lalu kenapa hukum pidana masuk ke dalam ranah hukum publik ? bukankah pembunuhan atau pencurian melibatkan antar individu, bukan negara ? lalu kenapa hal tersebut berkaitan dengan negara ?
Seperti yang kita ketahui, salah satu tujuan kita bernegara adalah agar masyarakatnya dapat dijamin keamanan dan ketertibannya. Masyarakat akan merasa tentram apabila keamanan dan ketertibannya terpelihara dan itu merupakan salah satu tugas negara. Sehingga segala sesuatu yang dianggap membahayakan kepentingan masyarakat banyak masuk ke dalam ranah hukum publik. Dalam pelaksanaannya negara membentuk lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal tersebut, sehingga dibentuklah kepolisian dan kejaksaan. Sehingga dalam perkara pidana yang berhak menuntut seseorang adalah jaksa yang mewakili negara dan bukan korban atau keluarga korban.

Kata Pidana (straf dalam bahasa Belanda), berarti hukuman atau nestapa. Salah satu hal yang sangat membedakan hukum pidana dengan bidang hukum yang lain yaitu mengenai hukumannya. Hukum pidana dianggap sebagai  hukum terberat karena mengenal hukuman secara fisik (pidana penjara bahkan hingga pidana mati).

Menurut Pompe, Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipidana, dan pidana apa yang seharusnya dikenakan.

Pengertian hukum pidana menurut Pompe ini lebih mengarah ke pengertian hukum pidana secara material saja. Jadi pada intinya berkaitan dengan adanya: 1. Peraturan hukum, yaitu peraturan yang telah dibuat, kemudian terdapat 2. Perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat dipidana, 3. Adanya pidana yang dikenakan bagi pelanggar tersebut.


Previous
Next Post »